INILAHCOM, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo mengeluhkan lambatnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sesungguhnya bisa memaksimalkan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Lambatnya pengembangan KEK, ia nilai akibat mimimnya perhatian atau intervensi baik dari pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat.
"Proyek KEK ini sudah ditetapkan sejak 24 tahun yang lalu tahun sekitar tahun 1991. Dan sudah ada Keputusan Presiden (Keppres) tiga tahun yang lalu. Hampir semua tempat seperti itu, sudah ditetapkan tapi dibiarkan. Pemda tidak didukung, pemerintah pusat tidak didukung," ujar dia saat meresmikan KEK Tanjung Lesung, Banten, Senin (23/02/2015).
Ia menyebutkan, saat itu terus terbiarkan, maka pengembangan KEK tidak akan bisa rampung dan berjalan maksimal ke depannya. Karena itu, ia siap pasang badan memfasilitasi para pengembang sehingga bisa menjaring para investor. "Kami akan serius. Dan kami harapkan para pengembang juga melakukan hal serupa sehingga bisa berjalan beriringan," jelas dia.
Sampai saat ini terdapat delapan daerah yang ditetapkan sebagai KEK, di antaranya Malyo Batuta Trans Kalimantan di Kalimantan Timur, Palu di Sulawesi Tengah, Morotai di Maluku Utara, Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Belitung, Sulawesi Utara, Sei Mangke Sumatera Utara, dan Tanjung Lesung, Banten.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil sebelumnya menyatakan, dari delapan daerah yang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hanya dua KEK yang memiliki progres pembangunan cukup baik yakni, KEK Sei Mangke, Sumatra Utara, dan Tanjung Lesung Banten.
"Yang paling siap saat ini hanya dua, yakni Sei Mangke, dan Tanjung Lesung. Saya berharap kedua KEK ini khususnya Tanjug Lesung bisa optimal dikembangkan nantinya," tutur dia. [aji]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar