Korban Membusuk, Tim Evakuasi Berpakaian Khusus | JPNN.com

PANGKALANBUN - Untuk mengevakuasi jenazah-jenazah korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 yang ditemukan sudah dalam kondisi membusuk, para petugas maupun relawan diwajibkan mempergunakan masker dan pakaian khusus.

Penggunaan pakaian khusus itu untuk mengantisipasi keluarnya bakteri dari jenazah yang sudah tidak utuh lagi. Kalteng Pos (Grup JPNN.com) di RS Sultan Imanudin Pangkalan Bun, hampir semua jenazah yang berhasil dibawa ke rumah sakit tersebut kondisinya membusuk dan mengeluarkan bau menyengat, sebagian juga diperkirakan tidak utuh lagi.

Pakaian yang dikenakan petugas evakuasi berupa baju putih. Pemandangan itu terlihat saat Tim DVI Biddokkes Polda Kalteng mengantar empat jenazah RSUD Sultan Imanuddin. Tidak biasanya, pakaian yang dikenakan langsung dicopot. "Pakaian khusus harus dimusnahkan," kata Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalteng dr Suyuti Syamsul seperti yang dilansir Kalteng Pos (Grup JPNN.com) , Senin (5/1). [Lihat: Bahayanya Kuman dari Jenazah Membusuk]

Minggu (4/1), ada empat jenazah yang terdiri dari tiga laki-laki dewasa dan satu perempuan berhasil ditemukan dengan kondisi yang sudah membusuk. Ditemukan salah satu organ tubuh yang diduga milik korban lainnya. Total sudah 34 jenazah yang ditemukan dan sudah diterbangkan ke Surabaya, Jawa Timur untuk diidentifikasi. [Lihat: 34 Jenazah Sudah Diterbangkan ke Surabaya]

(son/awa/jpnn)

Mantan Pengacara Soeharto Siap Bela Agung Cs di Pengadilan | JPNN.com

JAKARTA - Sengketa dualisme Partai Golkar di pengadilan ternyata masih berlanjut. Partai Golkar kubu Agung Laksono sudah menunjuk pengacara kondang O.C. Kaligis sebagai pembela dalam gugatan terhadap Aburizal Bakrie, ketua umum Partai Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Bali.

"Saya telah menerima kuasa dari Agung Laksono dan Zainudin Amali selaku ketua umum dan Sekjen DPP Partai Golkar (versi munas Ancol, Red)," kata Kaligis di Jakarta kemarin (4/1).

Kaligis menyatakan, perkara yang diberikan kepadanya adalah perselisihan partai politik dengan nomor registrasi 579/PDT.G.2014/PN.JKT.PST tertanggal 5 Desember 2014.

Agung cs menggugat lima nama, yakni Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Fadel Muhammad, Nurdin Halid, dan Ahmadi Noor Supit, terkait pelaksanaan munas di Bali.

"Setelah menerima kuasa ini, saya bersama pengacara berhak menghadiri dan membela hak-hak serta kepentingan kedua klien kami di pengadilan," ujar mantan pengacara Presiden Kedua RI (almarhum) Soeharto itu.

Bila tidak ada jadwal yang tertunda, sidang perdana perselisihan kedua kubu digelar hari ini. Kaligis menyatakan sedang mempersiapkan materi untuk sidang tersebut.

"Kami tetap fokus untuk menghadapi gugatan itu karena sudah ada pemberitahuan dari petugas pengadilan untuk sidang besok (hari ini, Red)," ungkapnya.

Proses pengadilan yang diajukan kubu Agung patut menjadi pertanyaan. Sebab, para juru runding kedua kubu Partai Golkar sudah bersepakat menghindari jalur pengadilan dengan mengedepankan proses islah.

Indra J. Piliang, ketua DPP Partai Golkar kubu Agung, menyatakan bahwa proses pengadilan itu terpaksa dilakukan karena gugatan yang sudah masuk tidak bisa dicabut.

Menurut Indra, pihaknya sudah menyurati PN Jakpus untuk bisa menghentikan proses persidangan.

"Karena sudah didaftarkan, gugatan tidak boleh dicabut. Gugatan diteruskan guna memenuhi aspek persidangan dan ketentuan teknis lainnya," kata dia.

Indra menjelaskan, juru runding kubu Aburizal juga sudah meminta gugatan itu dicabut. Namun, karena prosedur tersebut, permintaan itu tidak bisa dipenuhi. Meski begitu, Indra menjamin proses perundingan pada 8 Januari nanti tetap berlanjut.

"Perundingan tetap dilanjutkan sembari persidangan berlangsung. Sedang dicari cara keluar dari krisis," tuturnya. (bay/c9/fat)

Kemenag Antisipasi Makelar Kursi Haji | JPNN.com

JAKARTA - Akhir tahun lalu Polda Jawa Timur (Jatim) melansir dua tersangka terkait kasus makelar kursi haji di Embarkasi Jatim. Kementerian Agama (Kemenag) meminta kepada semua pegawai urusan haji, untuk tidak main-main dalam mengurus ibadah rukun Islam ke lima itu.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Mochammad Jasin menuturkan, kasus penyerobotan kursi jamaah haji di Jatim itu murni kriminal umum, yakni penipuan. Sehingga dia tidak kaget, jika akhirnya Polda Jatim menentapkan dua orang pegawai Kemenag di Jatim sebagai tersangka.

"Ke depan kami di Kemenag akan terus memperketat pengawasan haji. Khususnya yang di daerah-daerah," ujarnya di Jakarta kemarin.

Jasin menjelaskan selama ini pengawasan Itjen Kemenag masih fokus di kantor pusat (Jakarta). Sedangkan di unit satuan kerja Kemenag di daerah-daerah, belum tergarap optimal. Sehingga, Jasin mengatakan informasi atau laporan dari masyarakat terhadap kinerja pegawai Kemenag di daerah sangat diperlukan.

Menurut mantan pimpinan KPK itu, selama 2014 banyak pegawai Kemenag urusan haji yang sudah mendapatkan rekomendasi sanksi adminsitrasi. Mulai dari yang teringan berupa teguran, hingga yang terberat seperti penurunan pangkat sampai pemecatan.

"Sudah banyak contoh pegawai urusan haji yang disanksi. Sekarang tinggal pribadi pegawai untuk membentengi diri," papar dia.

Jasin menjelaskan urusan kuota haji sejatinya Kemenag sudah sangat terbuka. Sebelum masa pelunasan biaya penyelenggaraan haji dibuka, daftar nominasi calon jamaah haji yang bakal berangkat diumumkan secara terbuka.

Dia meminta calon jamaah haji yang sudah membayar uang muka BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) untuk mengecek daftar itu. Jika namanya masuk dalam daftar nominasi itu, masyarakat diminta untuk menyiapkan uang pelunasan. Sehingga ketika masa pelunasan dibuka, masyarakat bisa melunasi ke bank penerima setoran (BPS) BPIH.

Memang selama ini masih ada celah untuk permainan "jual beli" kursi haji. Yakni kursi dari jamaah yang masuk nominasi, tetapi tidak melakukan pelunasan dengan berbagai alasan. Sampai saat ini Kemenag belum menjalankan sistem informasi yang bagus terhadap kursi-kursi yang lowong itu. Termasuk antrean jamaah di bawahnya, yang berhak mengisi kursi lowong di atasnya.

Jasin menjelaskan Kemenag akan terus melakukan perbaikan sistem pelayanan haji. Di antaranya adalah dengan program e-Hajj yang digagas pemerintah Arab Saudi. Dengan sistem itu, setiap jamaah akan mengetahui estimasi atau perkiraan kapan dia berangkat. Selain itu, setiap jamaah juga mendapatkan informasi pengembangan dana setoran awal BPIH secara berkala. (wan/end)

Bocah Korban AirAsia QZ8501 Dipertemukan Ibunya | JPNN.com

SURABAYA - Satu demi satu, keluarga Charly Gunawan, ayah tiga anak kelahiran Bima, yang hilang bersama enam anggota keluarganya pada penerbangan pesawat AirAsia QZ8501 pada Minggu, 28 Desember ditemukan. Setelah Sabtu sore (3/1) diserahkan jenazah Meiji Thejakusuma, istrinya, Minggu (4/1), jenazah anaknya ditemukan. Tjie Stevie Gunawan adalah anak Charly-Meiji.

Jenazah bocah berusia 10 tahun yang masih duduk di kelas V SD tersebut diserahkan kepada keluarganya oleh tim DVI di RS Bhayangkara Polda Jatim. Namun, Charly belum ditemukan meskipun pihak keluarga yakin bahwa sebetulnya Charly juga sudah ditemukan, tetapi tinggal menunggu proses identifikasi.

Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigadir Jenderal Arthur Tampi mengatakan jenazah B015 teridentifikasi berjenis kelamin perempuan atas nama Tjie Stevie Gunawan, 10, yang bertempat tinggal di Kupang Indah 21/29, Surabaya. Hasil identifikasi tersebut didapat dengan berdasar pada metode primer, sekunder, dan properti.

“Masih dari sekunder juga dan berdasar hasil rekaman CCTV di Bandara Juanda, Surabaya, sebelum korban berangkat serta properti yang digunakan. Yakni, sweater lengan panjang warna merah muda, celana jins panjang warna biru, dan kaus hitam putih,” kata Arthur seperti yang dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Senin (5/1).

Di rumah persemayaman jenazah Adi Jasa, Surabaya, dua jenazah ibu dan anak itu dipertemukan, meskipun keduanya sudah tidak bernyawa lagi. Jenazah Tjie disandingkan dengan jenazah ibunya, Meiji Thejakusuma. (radarsurabaya/awa/jpnn)

Bocah 10 Tahun Korban AirAsia Ditemukan Bersweater Merah Muda | JPNN.com

SURABAYA - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi tiga jenazah korban AirAsia QZ8501 yang hilang sejak Minggu, 28 Desember 2014. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigadir Jenderal Arthur Tampi menyatakan bahwa ketiganya adalah jenazah dengan nomor B015, B016, dan B018.

Jenazah B015 teridentifikasi berjenis kelamin perempuan atas nama Tjie Stevie Gunawan, 10, yang bertempat tinggal di Kupang Indah 21/29, Surabaya. Hasil identifikasi tersebut didapat dengan berdasar pada metode primer, sekunder, dan properti.

“Masih dari sekunder juga dan berdasar hasil rekaman CCTV di Bandara Juanda, Surabaya, sebelum korban berangkat serta properti yang digunakan. Yakni, sweater lengan panjang warna merah muda, celana jins panjang warna biru, dan kaus hitam putih,” kata Arthur seperti yang dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Senin (5/1).

Sementara itu, jenazah B016 diidentifikasi dengan berdasar pada metode primer sidik jari antara antemmortem dan postmortem. Identifikasinya juga menggunakan metode sekunder. “Berdasar data tersebut, label jenazah B016 tidak terbantahkan adalah Juanita Limantara, wanita, 30 tahun, warga Pucang Timur Gang 2 Nomor 52, Surabaya, dengan status kebangsaan WNI,” ujar Arthur.

Berdasarkan identifikasi primer gigi dan sidik jari antara antemortem dan postmortem, jenazah dengan label B018 adalah Wismoyo Ari Prambudi dengan tinggi badan 170–175 cm, usia 24 tahun, alamat Dusun Jetak Lor, Kelurahan Bareng, Klaten Utara, KotaKlaten, dan status kebangsaan WNI. Arthur mengatakan bahwa Wismoyo merupakan pramugara AirAsia. (radarsurabaya/awa/jpnn)

Mantan Menhub: Tak Mungkin Singapura Menerima Pesawat Hantu | JPNN.com

JAKARTA - Mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal angkat suara mengenai tindakan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan yang membekukan rute pesawar AirAsia Surabaya-Singapura pulang pergi. Ia meminta agar Jonan harus lebih cermat bersikap atas kecelakaan yang dialami pesawat AirAsia QZ8501 pada Minggu 28 Desember 2014.

"Tolong dicek bagaimana tata cara sanksi ini dijatuhkan. Apa telah ada penyelidikan mendalam sebelumnya? Apa direktur operasi maskapai telah diperiksa? Apa kepala Bandara Juanda telah diperiksa? Apa otoritas bandara telah diperiksa? Sebab, ini sebuah mata rantai proses,” kata pria yang sebelumnya menjabat sebagai Dirut PT Dirgantara Indonesia (DI) seperti yang dilansir Jawa Pos (Induk JPNN.com), Minggu (4/1).

Jusman beralasan tak mungkin ada pilot yang berani terbang jika tidak ada izin rute yang resmi. Apalagi kata dia, bandara yang dituju AirAsia adalah Changi, Singapura, yang terkenal sangat ketat.

”Tak mungkin Changi Airport mau menerima ’ghost airplane’ mendarat di landas pacunya,” cetus Jusman.

Ghost airplane atau pesawat hantu yang dimaksud Jusman adalah pesawat yang terbang tanpa melengkapi semua izin resmi. Jusman mengingatkan soal perlunya evaluasi menyeluruh sistem keselamatan dan keamanan penerbangan di Juanda. (aph/nir/bil/c9/kim/awa/jpnn)

Bahayanya Kuman dari Jenazah Membusuk | JPNN.com

PANGKALAN BUN - Posko DVI Biddokkes Polda Kalimantang Tengah mengantisipasi terjadinya penyebaran kuman akibat pembusukan jenazah korban pesawat AirAsia QZ 8501 yang berhasil dievakuasi. Pakaian khusus yang dikenakan saat menangani jenazah langsung diganti.

Pemandangan itu terlihat saat Tim DVI Biddokkes Polda Kalteng mengantar empat jenazah RSUD Sultan Imanuddin. Tidak biasanya, pakaian yang dikenakan langsung dicopot. "Pakaian khusus harus dimusnahkan," kata Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalteng dr Suyuti Syamsul seperti yang dilansir Kalteng Pos (Grup JPNN.com), Senin (5/1).

Minggu (4/1), ada empat jenazah yang terdiri dari tiga laki-laki dewasa dan satu perempuan berhasil ditemukan dengan kondisi yang sudah membusuk. Ditemukan salah satu organ tubuh yang diduga milik korban lainnya. Total sudah 34 jenazah yang ditemukan dan sudah diterbangkan ke Surabaya, Jawa Timur untuk diidentifikasi. [Lihat: 34 Jenazah Sudah Diterbangkan ke Surabaya]

Suyuti menjelaskan pemusnahan baju khusus tidak sekadar hanya dibakar. Tapi suhunya harus terukur dengan mencapai 1.100 derajat Celcius. 11 kali lebih panas dari air mendidih dengan 100 derajat Celcius.

Tidak hanya baju khusus yang dipakai harus segera dimusnahkan, tapi cairan serta kamar bekas tempat jenazah juga harus disterilkan. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kontaminasi dari kuman. (awa/jpnn)

LHKI Dukung Program Penghematan Birokrasi | JPNN.com

JAKARTA - Lembaga Hak Konstitusi Indonesia (LHKI) mendukung sepenuhnya program Penghematan dan Efisiensi di tubuh birokrasi di Indonesia. Lembaga swadaya masyarakat ini memandang program tersebut sangat tepat, sejalan dengan upaya penataan serta perbaikan kualitas birokrasi di Indonesia agar terwujud birokrasi yang efisien, ramping dan produktif.

"Dukungan kami ini juga kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) agar tetap konsisten dan teguh pendirian dalam menjalankan amanah seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan terwujudnya birokrasi Indonesia yang profesional, produktif, dan berdaya guna tinggi," beber Wahyu A Permana, Direktur Ekseskutif LHKI dalam siaran pers yang diterima JPNN.com, Minggu (4/1) malam.

Menyikapi SE MenPAN-RB No 11 Tahun 2014 tentang Larangan Penggunaan Fasilitas Hotel, lanjutnya, memang bukan kebijakan populer karena akan mengganggu orang-orang yang selama ini bermain mata dengan pihak hotel.

Pola manipulasi dan mark up anggaran semacam ini adalah hal yang biasa dan lumrah untuk mengisi kantong-kantor pribadi pejabat di instansi pemerintah. Padahal fasilitas untuk rapat jelas tersedia di kantor-kantor kementerian dan lembaga.

"Absurd rasanya kalau untuk membahas program dan anggaran tahun depan instansi di pusat harus "boyongan" menyewa sekian puluh kamar hotel di Bandung di akhir pekan pula. Kalau mau jujur rapat di kantor pun sangat bisa dilakukan sampai malam pun bisa sehingga tidak perlu anggaran SPPD yang biasa diberikan kalau ada dinas ke luar kota," tuturnya.

Ditambahkan Wahyu, kebijakan yang dikeluarkan KemenPAN-RB ini sejalan dengan keinginan sebagian besar rakyat Indonesia yang merupakan pembayar pajak. Rakyat sebagai para pembayar pajak dan pajak digunakan untuk menggaji para aparatur penyelenggara negara sangat menginginkan birokrasi profesional, jujur, produktif, ramping serta mampu melayani publik. (esy/jpnn)

Lima Kapal Dikerahkan Cari Black Box AirAsia QZ8501 | JPNN.com

JAKARTA - Black box pesawat AirAsia QZ 8501 hingga saat ini belum ditemukan oleh tim gabungan.

Menurut Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya TNI FH Bambang Soelistyo, besok, Senin (5/1), pihaknya akan kembali mencari black box tersebut dengan mengerahkan lima kapal. Hari ini belum ditemukan karena kendala cuaca.

"Besok lima kapal dikerahkan untuk cari black box. Ini besok prioritas kita," ujar Soelistyo di kantornya, Jakarta, Minggu, (4/1).

Soelistyo meyakini letak black box tak akan jauh dari tempat ditemukannya puing dan bagian besar pesawat di perairan Pangkalan Bun tersebut. Terutama di area prioritas pencarian.

"Berdasarkan pengalaman biasanya black box tidak jauh dari body pesawat jadi mudah-mudahan besok kita bisa temukan," kata Soelistyo. (flo/jpnn)

Presiden Direncanakan Hadiri Pembukaan Kongres Pospera I | JPNN.com

JAKARTA - Presiden Joko Widodo direncanakan akan menghadiri pembukaan Kongres I Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) yang akan digelar di Palu, Sulawesi Tengah, 7-8 Januari 2015.

Menurut Koordinator Nasional Pospera, Mustar Bona Ventura, kehadiran Presiden dalam kapasitasnya sebagai pelindung Pospera. "Beliau akan hadir dalam kapasitas sebagai Pelindung Pospera sesuai hasil keputusan Pertemuan Nasional II PENA 98 di Bali, September 2014 lalu. Tidak ada perubahan," ujarnya, Minggu (4/1).

Menurut Mustar, Kongres sedianya akan dihadiri sekitar 2000 orang yang terdiri dari perwakilan Pospera, perwakilan dari 27 Provinsi dan struktur tingkat kabupaten di bawahnya. Kemudian juga akan dihadiri Presidium Nasional PENA 98 sebagai organisasi induk Pospera.

"Kongres akan menetapkan arah dan langkah Pospera ke depan sebagai organisasi massa setelah sebelumnya merupakan perkumpulan relawan untuk mengawal Jokowi sejak Pilgub DKI hingga Pilpres 2014 lalu," ujarnya.

Sementara itu, Penanggung jawab Pospera Sulteng, Ahmad H.M Ali, menyatakan persiapan kongres sejauh ini berjalan lancar. "Tempat sudah kami siapkan di Hotel Mercure Palu yang memiliki ballroom dengan kapasitas 2500 orang, dan fasilitas conference serta akomodasi sangat baik," katanya.

Sebelumnya para Aktivis 98 menghasilkan sembilan poin kesepakatan dalam pertemuannya selama tiga hari, 26-28 September 2014, di Denpasar, Bali lalu.

Antara lain, organisasi yang awalnya bernama Perhimpunan Aktivis 98, diubah menjadi Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) yang bersifat ormas (organisasi masyarakat) dengan badan hukum perkumpulan. (gir/jpnn)

Posisi Black Box AirAsia QZ8501 Sudah Terdeteksi | JPNN.com

JAKARTA - Keberadaan kotak hitam AirAsia QZ8501 yang mengalami kecelakaan hari Minggu lalu (28/1) diperkirakan tidak jauh dari lima benda berukuran besar yang telah terdeteksi oleh tim pencari dan penyelamat.

Kepala Basarnas Marsekal Madya FH Bambang Spelistyo mengatakan hal itu dalam keterangan Minggu petang (4/1).

Kelima benda itu diperkirakan bagian dari pesawat. Sayang, cuaca yang masih belum bersahabat membuat upaya untuk mencapai objek tersebut masih terkendala.

"Tantangkan kami adalah lumpur. Banyak lumpur di dasar laut,” kata Jenderal berpangkat tiga bintang itu.

Sementara itu, Straits Times melaporkan satu dari 34 jenazah yang sudah dievakuasi ditemukan oleh Kapal Angkatan Laut Singapura RSS Persistence. (dem/rmo/jpnn)

PKB Minta Jokowi-JK Konsisten Bangun Desa | JPNN.com

JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diminta dapat menempatkan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dengan begitu, segala urusan menyangkut pedesaan desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6/2014 akan dilaksanakan oleh Kementerian Desa.

"Undang-Undang Desa telah mensyaratkan adanya Kementerian Desa untuk memperbaiki, membangun dan mengembangkan masyarakat desa. Namun, Ditjen PMD masih berada di bawah Kementerian Dalam Negeri," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain dalam jumpa pers di Kantor DPP, Jalan Radeh Saleh, Jakarta, Minggu (4/1).

Menurutnya, keberadaan Ditjen PMD di bahwa Kemendagri justru menjadi masalah karena menimbulkan overlaping atau tumpang tindih otoritas. Padahal, UU Desa telah menegaskan bahwa segala urusan desa diatur oleh kementerian dengan nomenklatur baru tersebut.

"Pemerintahan Jokowi-JK harus konsisten menerapkan Undang-Undang Desa dan memastikan segala urusan desa dilakukan oleh Kementerian Desa," ujar Malik.

"Ada semangat dari Kemendagri untuk tidak melepaskan urusan desa ke kementerian desa. Ini akan menyebabkan tumpang tindih atau konflik otoritas dalam urusan desa," jelas Malik yang juga anggota Komisi II DPR. (rmo/jpnn)

Agung Laksono Gandeng OC Kaligis jadi Kuasa Hukum | JPNN.com

JAKARTA - Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono menunjuk pengacara OC Kaligis sebagai kuasa hukum untuk mendampingi sengketa perselisihan partai menghadapi Aburizal Bakrie, Ketua Umum versi Munas Bali.

"Saya telah menerima kuasa dari Agung Laksono dan Zainudin Amali selaku Sekjen DPD Partai Golkar," kata OC Kaligis di Jakarta, Minggu (4/1).

Kaligis mengatakan, setelah menerima kuasa tersebut, maka dirinya berhak menghadiri dan membela hak-hak dan kepentingan kedua kliennya itu dalam persidangan di pengadilan.

Masalah tersebut terkait adanya gugatan perselisihan partai politik No.579/PDT.G.2014/PN.JKT.PST tertanggal 5 Desember 2014 melawan Aburizal Bakrie (tergugat I), Idrus Marham (tergugat II), Fadel Muhammad (tergugat III), Nurdin Halid (tergugat IV) dan Ahmadi Noor Supit (tergugat V) di Pengadilan Negegri Jakarta Pusat.

Dia mengatakan bila tidak ada halangan maka sidang perdana perselisihan partai Golkar tersebut akan digelar Senin besok (5/1).

Kaligis mengaku sudah mempersiapkan sebanyak 13 pengacara untuk mendampinginya selama persidangan di antaranya Rico Pandeirot, Andika Yoedistira, Haghia Sophia Lubis, Ramadi R Nurima dan Reza Gusman. (rmo/jpnn)

Golkar Rugi Kalau Keluar Dari KMP | JPNN.com

JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menilai desakan kubu Agung Laksono agar Partai Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP), akan merugikan posisi politik partai berlambang Pohon Beringin tersebut.

Alasannya, di KMP sekarang ini Golkar menjadi pemimpin, sebagai pemilik kursi terbesar di parlemen dari blok KMP. "Sebagai pemimpin koalisi dari kelompok penyeimbang pemerintah, Golkar justru dapat memainkan peran politik yang jauh lebih besar," katanya, Minggu (4/1).

Said menilai, bersama KMP Golkar bisa berperan optimal dalam pengambilan keputusan di parlemen. Seperti dalam penyusunan undang-undang, APBN, pemilihan pejabat negara, termasuk dalam memengaruhi kebijakan-kebijakan negara.

Sementara kalau bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Golkar menurut Said akan "mati gaya". Sebab posisinya akan berada dibawah PDI Perjuangan yang menjadi penyokong utama pemerintah, sekaligus pemimpin KIH.

Golkar juga akan dibayang-bayangi oleh partai pendukung pemerintah lainnya, seperti Partai NasDem, PKB, dan Partai Hanura. "PDIP dan teman-teman koalisinya tidak akan mau dipengaruhi oleh Golkar yang menjadi new comer dalam koalisi itu," katanya.

Gagasan-gagasan politik Golkar belum tentu akan diterima atau diakomodir oleh partai-partai dalam blok KIH yang telah lebih dahulu mendukung pemerintah. Kondisi yang sama juga bisa terjadi di parlemen.

Dengan kondisi yang demikian itu, maka Golkar akan merasa kikuk berada di dalam blok KIH. Sinar kebesaran Golkar juga akan memudar, padahal mereka sesungguhnya adalah partai pemenang ke dua Pemilu sekaligus pemilik kursi terbesar ke dua setelah PDI-P, di parlemen.

"Partai-partai di KIH juga akan merugi kalau Golkar menjadi pendukung pemerintah. Sebab mustahil Golkar mau berubah haluan politik jika tidak mendapatkan kursi di dalam kekuasan," katanya.

Sementara jika Golkar diberikan jatah kursi menteri, maka bisa saja kursi yang diberikan kepada Golkar itu adalah kursi yang sebelumnya dimiliki oleh PDIP, NasDem, PKB, atau Hanura.

"Artinya, pengurangan jatah kursi milik partai-partai penyokong awal pemerintah di satu sisi, dan pemberian kursi menteri kepada Golkar sebagai pendatang baru pada sisi lain, apalagi jika jumlahnya lebih banyak dari PDI-P, NasDem, PKB, atau Hanura, sudah barang akan menyebabkan terganggunya soliditas partai-partai di KIH," katanya.

Ujungnya, bukan mustahil akan muncul iklim politik yang tidak kondusif dalam pemerintahan Jokowi-JK. "Sudah tepat posisi Golkar di KMP," pungkasnya. (gir/jpnn)

Komisi V: Biarkan KNKT Menginvestigasi AirAsiaair | JPNN.com

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Abdul Hakim meminta semua pihak memberi kesempatan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), menemukan kotak hitam (black box) pesawat AirAsia QZ 8501 yang jatuh di sekitar Selat Karimata.

Ini disampaikannya menanggapi aksi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang dalam beberapa hari terakhir meributkan soal briefing cuaca dan izin jadwal penerbangan disaat tim penyelamat dibawah komando Basarnas tengah berjibaku mencari korban dan badan pesawat.

"Undang-undang memberikan otoritas kepada KNKT melakukan investigasi dan penyidikan penyebab kecelakaan transportasi dan harus diumumkan kepada publik. Saya sependapat berikan kesempatan kepada KNKT melakukan tugasnya," kata Abdul Hakim.

Dalam hal ini, dia meminta pemerintah terus memberikan dukungan kepada Basarnas dan tim SAR lainnya untuk menemukan korban dan pesawatnya. Khusus KNKT agar segera berupaya menemukan black box yang akan memberikan data akurat terkait penyebab kecelakaan.

Politikus PKS ini tidak mengesampingkan bahwa koreksi dan penegakan disiplin, ketaatan terhadap SOP (standar operasional prosedur )yang berlaku harus dilakukan. Tapi tidak boleh melupakan tugas utama untuk segera menemukan seluruh korban.

"Ini momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total tanpa diskriminatif. Saya tidak ingin merespon tepat atau tidak tepatnya (sikap Menhut). Tetapi langkah korektif dan pembenahan harus segera dilakukan," tandasnya. (fat/jpnn)

Penetapan Formasi Honorer K1 Tunggu Rekomendasi BKN | JPNN.com

JAKARTA - Rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi syarat utama dalam penetapan formasi honorer kategori satu (K1). Hingga saat ini masih banyak honorer K1 yang terganjal NIP-nya lantaran formasinya belum ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

"Bagaimana bisa MenPAN-RB menetapkan formasi honorer K1-nya kalau pertimbangan teknis (Pertek) BKN belum ada," kata Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, Minggu (4/1).

Dia menegaskan, MenPAN-RB tidak akan menetapkan apapun kalau BKN belum mengeluarkan Pertek. Dengan Pertek akan menjadi dasar MenPAN-RB menetapkan formasi karena dianggap sudah clear datanya, untuk selanjutnya masuk ke proses pemberkasan NIP.

"Sebenarnya yang masih bermasalah adalah honorer K1 yang diaudit tujuan tertentu (ATT). Mereka masih mengurus kelengkapan berkas yang dibutuhkan," ujarnya.

Untuk hasil ATT dengan rekomendasi harus otorisasi, lanjutnya, dari 12 instansi tingga Kabupaten Oku Timur yang belum selesai. Selebihnya sudah menyelesaikan syarat otorisasi dari pejabat pembina kepegawaian (PPK).

"Kalau honorer yang harus otorisasi ini belum dapat formasi, karena BKN harus melakukan verifikasi lagi untuk meyakinkan datanya sudah clear atau tidak," tandasnya. (esy/jpnn)

Memarahi Manajemen AirAsia, Menteri Jonan Dibela | JPNN.com

JAKARTA - Aksi Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan sempat membuat heboh lantaran sempat memarahi petugas saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor AirAsia di Bandara Soekarno Hatta pada Jumat (2/1) lalu. Aksi Jonan tersebut menuai protes dari sejumlah pilot dengan menulis surat terbuka.

Menanggapi aksi tersebut, Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi M Djuraid melakukan pembelaan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jonan tidak seperti yang diberitakan sebelumnya. Pertama dikabarkan Menhub Jonan datang ke AirAsia dan marah besar kepada manajemen perusahaan tersebut karena laporan cuaca yang tidak diambil di briefing office, tapi malah mengambil dari internet.

"Itu tidak benar, yang dipersoalkan Menhub adalah apakah ada briefing langsung dari Flight Operation Officer (FOO) atau Flight Dispatcher kepada pilot tentang informasi cuaca," ujar Hadi dalam siaran persnya, Minggu (4/1).

Sesuai ketentuan, lanjutnya, laporan cuaca harus berasal dari BMKG. Menhub tidak mempersoalkan apakah laporan itu diambil secara fisik atau melalui website. Yang ditekankan oleh Menhub adalah pentingnya Pilot mendapatkan briefing langsung dari FOO.

"Mengapa? Briefing langsung perlu dilakukan supaya ada pembicaraan dan diskusi antara FOO dan Pilot, terkait dengan penerbangan yang akan dijalankan. Termasuk tentang cuaca. Jika dari laporan cuaca terdapat situasi tertentu yang harus dicermati, FOO bisa memberi saran tentang rute atau ketinggian yang harus dilewati. Ada partner diskusi yang memungkinkan Pilot mendapatkan informasi lebih untuh sebagai bahan mengambil keputusan. Itu demi keselamatan penerbangan," katanya.

Kedua, kabar mengenai Jonan yang mendamprat pilot karena mengambil informasi cuaca dari internet. Hadi pun membantah kabar tersebut. Dalam kaitan dengan keharusan briefing FOO-Pilot, penekanan diberikan kepada maskapai, bukan pilot.

"Tidak benar dan tidak ada fakta bahwa Menhub Ignasius Jonan mendamprat Pilot karena mengambil informasi cuaca dari internet. Maskapai harus memiliki sistem dan prosedur yang memungkinkan berlangsungnya briefing tersebut. Jika masalahnya jumlah FOO terbatas dan tidak mungkin melayani seluruh penerbangan, bisa kelelahan, dan sebagainya, menjadi kewajiban maskapai untuk menambah jumlah FOO," tandasnya.

"Kami mengapresiasi isi surat (dari pilot) tersebut, dan mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menulis dan menginformasikannya kepada publik. Namun, untuk memenuhi hak publik atas informasi yang utuh, jelas, dan benar, kami merasa perlu untuk meluruskan dan menjelaskan sejumlah hal," imbuh dia. (chi/jpnn)

Basarnas: Jenazah dan Pecahan Pesawat Terbawa Arus ke Timur | JPNN.com

JAKARTA -- Badan SAR Nasional (Basarnas) kini memperluas wilayah jangkauan pencarian korban dan puing pesawat AirAsia QZ8501. Menurut Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI FH Bambang Soelistyo wilayah pencarian diperluas ke arah timur dari perairan Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

"Sektor pencarian untuk yang berwarna kuning, yang dilakukan searching dan evakuasi baik udara maupun laut diperluas ke arah timur. Yang wilayah prioritas juga tetap dilakukan pencarian," ujar Soelistyo di kantor Basarnas, Jakarta, Minggu (4/1).

Perluasan ke arah timur itu, kata Soelistyo, dilakukan lantaran pihaknya memprediksi beberapa objek pencarian seperti jenazah atau pun pecahan pesawat terbawa arus.

"Karena sudah hari ke delapan, diprediksi ada objek ataupun jenazah terbawa arus sehingga dapat kita antisipasi. Bisa saja sudah keluar dari wilayah prioritas," tuturnya.

Seperti diketahui sejak tujuh hari sebelumnya di wilayah prioritas pencarian, tim gabungan sudah menemukan 30 jenazah korban baik penumpang maupun awak pesawat tersebut. Terakhir pagi ini, ditemukan 1 jenazah lagi yang belum diidentifikasi. (flo/jpnn)

Menhub Jonan Diminta Tak Perkeruh Suasana Evakuasi AirAsia | JPNN.com

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Moh. Nizar Zahro meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak memperkeruh suasana pencarian dan evakuasi para korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501, dengan meributkan masalah kelengkapan administrasi penerbangan.

Kelengkapan administrasi seperti izin terbang, data prakiraan cuaca dari BMKG, hingga izin terbang menurutnya memang sangat penting. Namun ada baiknya persoalan ini tidak digembar gemborkan dulu ke publik di tengah suasana duka yang diderita keluarga korban AirAsia.

"Kita menekankan pada Basarnas dan pihak terkait fokus pada evakuasi. Adapun hal lain yang diributkan Menhub, Airnav, agar keluar satu suara sesuai UU yang ada. Tidak saling menyalahkan dulu, tidak mencari siapa salah," kata Nizar saat dihubungi, Minggu (4/1).

DPR berharap kepada Basarnas, Kemenhub, Airnav maupun manajemen AirAsia, serta KNKT, diminta segera menyimpulkan hasil kerja masing-masing untuk dirumuskan dan dievaluasi untuk perbaikan pelayanan penerbangan ke depan.

Menurutnya, dari hasil tim Komisi V DPR yang sudah kembali dari Pangkalan Bun maupun Surabaya kemarin, diperoleh sejumlah rekomendasi untuk disampaikan ke pimpinan DPR agar dikaji secara komprehensif mengenai kecelakaan pesawat AirAsia. Dintaranya soal standar operasional prosedur (SOP) penerbangan pesawat nahas tersebut.

"Pilot, dia sudah benar ambil data cuaca walau tidak secara manual. Melalui website sudah dibenarkan. Tapi Kemenhub ingin pengambilan data cuaca dilakukan manual saat breefing," katanya.

Begitu juga soal izin terbang yang dikeluarkan Kemenhub, bahwa hari Minggu itu tidak termasuk dalam jadwal yang dibenarkan bagi AirAsia melakukan penerbangan. Namun pihaknya mempertanyakan kenapa pihak Angkasa Pura dan ATC mengizinkan. "Persoalan seperti ini harus dilihat secara mendalam sesuai SOP," jelasnya.

Dia menambahkan dalam proses yang sedang berjalan, DPR mengapresiasi kinerja Basarnas dan semua pihak yang telah membantu proses pencarian dan evakuasi korban. Usai reses nanti, Komisi V akan mengusulkan ke pimpinan DPR agar persoalan ini dikaji secara utuh karena pihaknya menduga ada faktor kelalaian pihak-pihak terkait dalam peristiwa ini.

"Nanti kita akan kaji secara utuh. Kejadian ini jangan dilimpahkan pada human error saja. Ada faktor lain. Semua pihak tidak boleh ada yang lalai sistemnya. Kemenhub, ATC, AirNav, maupun maskapai," tandasnya. (fat/jpnn)

Jarak Pandang Nol, 2 Penyelam Terpaksa Naik Lagi | JPNN.com

JAKARTA - Tim penyelam pencari korban dan badan pesawat AirAsia QZ8501, terpaksa menghentikan proses pencarian akibat cuaca buruk di lokasi sekitar Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Minggu (4/1) siang.

"Ini hari ke delapan pencarian. Penyelaman dihentikan sementara. Nanti dilanjutkan kalau cuaca memungkinkan," kata Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya TNI FH Bambang Soelistyo dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu (4/1).

Akibat cuaca buruk, lanjut Soelistyo, keadaan bawah laut tidak terlihat oleh penyelam. Bahkan, kata dia, di dasar laut hanya terlihat seperti lumpur. Oleh karena itu kegiatan penyelaman dihentikan sementara waktu. Terutama penyelaman di kedalaman sekitar 31 meter.

"Laporan yang saya terima berhasil turun 2 orang penyelam. Tapi di dasar laut jarak pandang nol atau gelap. Terlihat lumpur, arus dasar laut 3-5 not," sambungnya.

Hari ini pencarian baru dilakukan pagi tadi ketika cuaca cukup cerah. Sementara siang ini, kata Soelistyo, kondisi cuaca tidak memungkinkan termasuk terjadi hujan deras. (flo/jpnn)