Tunda Eksekusi Hukuman Mati, Jokowi Dinilai Hambat Target BNN-JPNN.com

Berita Terkini - Tunda Eksekusi Hukuman Mati, Jokowi Dinilai Hambat Target BNN-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 09:47PM

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil mengapresiasi keberhasilan Badan Nasional Narkotika (BNN) dalam menangkap gembong narkotika. Namun dia menyayangkan, bersamaan dengan itu juga berlangsung proses mengeleminir keberhasilan BNN itu.

"Termasuk sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunda-nunda eksekusi vonis hukuman mati bagi sejumlah gembong narkotika, itu juga menghambat target-target BNN dan aparatur penegak hukum lainnya dalam memberantas peredaran narkotika," kata Nasir Djamil, di Gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (20/4).

Selain itu, kata Nasir, penundaan eksekusi hukuman mati tersebut juga berpengaruh terhadap moralitas masyarakat, sehingga aparat bimbang dalam menjalankan tugasnya memberantas narkotika.

Lebih lanjut, Nasir menghubungkan penundaan eksekusi mati sejumlah bandar narkotika yang saat ini sudah berada di Nusakambangan dengan penyelenggaraan peringatan ke 60 tahun Konferensi Asia-Afrika.

"Mungkin karena jadi tuan rumah KAA dan pemerintahan ini takut ditanya-tanya oleh tamu soal hukuman mati, untuk saat ini boleh juga dipahami. Siapa tahu Jokowi bersikap, pokoknya kalian (bandar narkotika) pasti juga mati, siapa tahu usai KAA ini benar-benar dieksekusi," harap Nasir.

Kalau sesudah KAA eksekusi tidak juga terjadi, menurut Nasir kecurigaan semakin jelas bahwa penundaan tersebut terkait dengan pemilihan umum di Australia.

"Tony Abbott (PM Australia) saat ini tengah berkampanye karena kembali bertarung dalam pemilihan umum. Salah satu tema kampanye Abbott adalah memperjuangkan dua warga negaranya lepas dari hukuman mati di Indonesia. Kalau itu benar adanya, ini konspirasi politik yang sangat jahat," pungkas Nasir. (fas/jpnn)

MKD Putuskan Nasib Anggota DPR Pelaku Pemukulan Usai Reses-JPNN.com

Berita Terkini - MKD Putuskan Nasib Anggota DPR Pelaku Pemukulan Usai Reses-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 09:47PM

JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR telah mengantongi keterangan terkait kronologis kasus dugaan pemukulan yang dilakukan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP Mustofa Assegaf terhadap Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat, Mulyadi.

Wakil Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan permintaan keterangan mengenai kronologis tersebut disampaikan kedua pihak pada Kamis (16/4) lalu, dalam bentuk keterangan tertulis.

"Sudah Kamis (minggu) kemarin. Tapi itu agendanya cuma meminta keterangan secara tertulis dulu," kata Sufmi kepada wartawan di gedung DPR Jakarta, Senin (20/4).

Terkait proses sidang MKD terhadap keduanya? Politikus Gerindra ini mengaku belum mengetahuinya. Namun ia menjelaskan kemungkinan sidang etik terkait kasus dugaan pemukulan ini dilakukan usai reses mendatang.

"(Sebagian MKD) kan lagi ada kunjungan kerja, jadi belum bisa diagendakan lagi. Sekarang mau dekat reses, Paling-paling sesudah reses (sidangnya)," ucap dia.

Sufmi juga menyebutkan mengenai sanksi dari MKD untuk pelaku yang diduga melakukan pemukulan belum bisa disampaikan karena sidang belum terjadi.

"Belum bisa (bahas sanksi). Kita harus mendengar keterangan saksi-saksi yang menyaksikan. Baru akan kita rapatkan, dan itu prosesnya panjang hingga pada kesimpulan," tambahnya.(fat/jpnn)

 

Tunda Eksekusi Hukuman Mati, Jokowi Dinilai Hambat Kerja BNN-JPNN.com

Berita Terkini - Tunda Eksekusi Hukuman Mati, Jokowi Dinilai Hambat Kerja BNN-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:56PM

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil menilai, Presiden Joko Widodo menghambat kinerja Badan Narkotika Nasional dalam memerangi peredaran narkoba.

"Sikap presiden yang menunda eksekusi vonis hukuman mati bagi sejumlah gembong narkotika itu juga hambat target-target BNN dan aparatur penegak hukum lainnya dalam memberantas peredaran narkotika," kata Nasir Djamil, di Gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (20/4).

Dia menambahkan, penundaan eksekusi tersebut juga berpengaruh terhadap moral masyarakat. Alhasil, aparat dibikin bimbang dalam menjalankan tugasnya memberantas barang haram tersebut.

Padahal, para terpidana mati itu saat ini sudah berada di Nusakambangan. Nasir lantas menghubungkan penundaan tersebut dengan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika ke-60 di Jakarta dan Bandung.

"Mungkin karena jadi tuan rumah KAA dan pemerintahan ini takut ditanya-tanya oleh tamu soal hukuman mati, untuk saat ini boleh juga dipahami. Siapa tahu Jokowi bersikap, pokoknya kalian (bandar narkotika) pasti juga mati. Siapa tahu usai KAA ini benar-benar dieksekusi," tegas politikus PKS itu. (fas/jpnn)

Ipar Fuad Amin Jalani Sidang Perdana-JPNN.com

Berita Terkini - Ipar Fuad Amin Jalani Sidang Perdana-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:56PM

JAKARTA - Abdur Rouf didakwa oleh Jaksa KPK menjadi perantara suap senilai Rp 1,9 miliar untuk mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron yang tidak lain adalah iparnya sendiri. Suap itu diterima Rouf dari PT Media Karya Sentosa (PT MKS).

Dalam surat dakwaan jaksa menyatakan bahwa uang yang diberikan PT MKS lewat Abdur Rouf terkait peran Fuad sebagai bupati dalam mengarahkan tercapainya perjanjian konsorium antara PT MKS dan PD Sumber Daya.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," kata jaksa penuntut umum pada KPK Nurul Widiasih membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/4).

Menurut Nurul, uang senilai Rp 1,9 miliar ini adalah bagian dari suap Rp 18,05 miliar dari Antonius Bambang Djatmiko selaku direktur HRD PT MKS. Suap itu juga diketahui dan disetujui oleh Sardjono selaku Presiden Direktur PT MKS.

Jaksa Nurul memaparkan, pada tahun 2006 Fuad Amin selaku Bupati Bangkalan bersama dengan Afandy selaku Direktur Utama PD SD melakukan pertemuan dengan Direksi PT MKS. Pertemuan tersebut dilakukan bersama Sardjono, Sunaryo Suhadi, Antonius Bambang Djatmiko, dan Acmad Harijanto di Pendopo rumah Fuad Amin.

Pertemuan itu bertujuan supaya perusahaan MKS dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten Bangkalan. "Sehingga PT MKS bisa membeli gas bumi dari PT Kodeco, kemudian Fuad Amin mengarahkan agar MKS bekerja sama dengan PD SD," ujar Nurul.

Selanjutnya, pada sekitar bulan Februari 2014, Fuad Amin pernah mengenalkan Abdur Rouf kepada Antonius Bambang Djatmiko di kediaman Fuad di Jalan Cipinang Cempedak 2 Nomor 25 A, Cipinang, Jakarta Timur. Ketika itu Fuad mengatakan pada Antonius bahwa Rouf bisa menerima uang yang akan diserahkan sesuai dengan kesepakatan keduanya.

Menurut Jaksa, uang suap Rp 1,9 miliar diterima Fuad melalui Rouf dilakukan dalam 3 kali penerimaan. Penerimaan pertama dilakukan pada tanggal 1 September 2014 di Carrefour Jalan MT Haryono, Jakarta Timur.

Awalnya, Rouf disuruh Fuad Amin untuk menghubungi Antonius guna menanyakan uang untuk dirinya. Keduanya menyepakati uang akan diserahkan di Carrefour.

Rouf yang datang bersama penjaga rumah Fuad yang bernama Imron, kemudian bertemu dengan ajudan Antonius yang bernama Sudarmono di tempat tersebut. Sudarmono lalu memberikan uang sebesar Rp600 juta yang telah dimasukan ke dalam tas.

Usai menerima uang, Rouf lalu pergi ke Kantor BCA Otto Iskandar Dinata untuk menyetorkannya. Uang disertorkan ke dalam dua rekening yaitu rekening atas nama Siti Masnuri (istri Fuad Amin) sebesar Rp 300 juta serta ke rekening Fuad Amin sebesar Rp 300 juta.

"Sesuai dengan permintaan Fuad Amin, terdakwa menyimpan slip setoran uang tersebut," kata Jaksa.

Penerimaan uang melalui Rouf yang kedua berlangsung pada 30 Oktober 2014. Sehari sebelumnya Fuad telah mengkonfirmasi kepada Antonius bahwa uang bisa melalui Rouf. Rouf lalu menghubungi Antonius melalui pesan singkat untuk menanyakan tempat pertemuan penyerahan uang.

Rouf kemudian bersepakat dengan Antonius, uang akan diserahkan di rumah Fuad di Cipinang Cempedak. Setelah diterima, uang lalu disetorkan rouf ke Bank Mandiri Cabang Tendean Jakarta Selatan atas nama Muhamad Yusuf.

Penerimaan yang ketiga terjadi pada 1 Desember 2014 di Gedung AKA Jalan Bangka Raya Nomor 2, Pela, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Rouf menerima uang Rp 700 juta yang diberikan Sudarmono.

Namun belum sempat uang diserahkan, Rouf keburu diamankan petugas KPK. "Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatannya menerima uang imbalan atau balas jasa untuk Fuad Amin pada tahun 2014 secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 1,9 miliar dari Rp 18,050 miliar," ujar Jaksa.

Perbuatan Abdur Rouf diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b lebih subsidair Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (dil/jpnn)

PDIP Minta Jokowi Tak Musuhi Hasil Survei-JPNN.com

Berita Terkini - PDIP Minta Jokowi Tak Musuhi Hasil Survei-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:56PM

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Sukur H Nababan mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil hikmah semua hasil survei yang berhubungan dengan kinerja pemerintahan.

"Apa pun hasil survei yang terkait dengan kinerja pemerintahan, sebaiknya diambil hikmahnya saja dan jadikan motivasi untuk bekerja lebih baik," kata Sukur, di Gedung DPR, Senin (20/4).

Setiap hasil survei yang diumumkan ke publik lanjutnya, jangan dilihat sebagai alat propaganda untuk menjatuhkan pemerintahan.

"Jika Jokowi bekerja baik dalam mengelola bangsa dan negara ini, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung akan mendapat manfaat. Sebaliknya, kalau kinerjanya Jokowi tidak baik, PDI Perjuangan juga akan dapat sanksi dari rakyat," tegasnya.

Anggota Komisi V DPR RI ini juga menyebutkan, PDI Perjuangan tidak akan bosan mengingatkan Presiden Jokowi untuk konsisten dengan trisaksi dan mengimplementasikannya dalam bentuk nawacita.

"Itu juga tertuang dalam salah satu rekomendasi Kongres IV PDI Perjuangan di Bali untuk pemerintah. Bagaimana negara ini dibangun dan nasib bangsa ini semakin lebih baik ke depannya. Apakah menuju untuk lebih baik itu harus melalui reshuffle kabinet, sepenuhnya hak proregatif presiden, bukan urusan partai," pungkasnya. (fas/jpnn)

DPP Demokrat Ungkap Alasan Pemecatan 3 Ketua DPC-JPNN.com

Berita Terkini - DPP Demokrat Ungkap Alasan Pemecatan 3 Ketua DPC-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:39PM

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan menepis anggapan bahwa pemecatan terhadap tiga ketua DPC PD di Jawa Timur, yakni Nganjuk, Pasuruan dan Surabaya ada kaitannya dengan pelaksanaan Kongres III Demokrat yang akan digelar di Surabaya, Mei mendatang.

"Ini kan (kejadiannya) tahun kemarin. Jadi sekali lagi tidak ada kaitannya dengan kongres. Ini kan pemecatannya tahun kemarin atas usulan dari DPD (Jawa Timur)," kata Syarief Hasan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (20/4).

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR ini beralasan mekanisme pemecatan terhadap ketiga pimpinan DPC itu ada di tingkat provinsi kemudian diusulkan ke DPP dan sudah berdasarkan pertimbangan yang matang dari DPD..

"DPD itu di tingkat provinsi. Lalu diusulkan ke pusat. Saya tanda tangani karena diusulkan ke pusat. Sekali lagi ini kan tahun kemarin. Jadi tidak ada kaitannya dengan kongres. DPD itu kan mengusulkan tentu ada alasan-alasan," jelasnya.

Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini menuturkan bahwa untuk Ketua DPC Surabaya, dipecat karena mayoritas PAC di sana mengusulkan supaya diganti. Sebab, ada mosi tak percaya terhadap ketua DPC Kota Surabaya.

"Hampir semuanya mengusulkan supaya diganti. Mosi tidak percaya. Karena selama ini ketua DPC (Surabaya) itu tidak mengurus partai. Gitu. Gak punya kantor, dan sebagainya," sebut Syarief.

Sementara DPC Pasuruan diganti karena dalam pemilu legislatif lalu dia tidak aktif, sehingga Demokrat tidak punya suara di sana. Sedangkan Nganjuk, terkait dengan adanya dana saksi yang tidak dibagikan.

"Kalau Nganjuk itu karena ada dana saksi yang tidak dibagikan. Jadi ini semua ada alasannya. Sekali lagi sebenarnya ini kan usulan dari DPD, dari Provinsi. Jadi usulannya ini sudah lama dari tahun kemarin," pungkasnya. (fat/jpnn)

Vegetarian, Delegasi India Minta Menu Spesial di KAA-JPNN.com

Berita Terkini - Vegetarian, Delegasi India Minta Menu Spesial di KAA-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:39PM

JAKARTA - Tidak semua menu makanan khas Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) cocok dengan lidah para peserta delegasi negara lain. ‎Salah satunya adalah delegasi dari India. 

Sebagian delegasi India memilih memesan menu vegetarian karena tidak mengonsumsi daging. ‎"Ada special request misalnya ada yang alergi dengan makanan Indonesia yang kaya bumbu, seasoning yang banyak, ada juga yang vegetarian food. Delegasi India meminta vegetarian," ujar M Sulaeman Nur, Direktur Catering Balai Sidang Jakarta, Senin (20/4).

Sulaeman mengaku pihaknya selalu berkoordinasi dengan setiap delegasi negara untuk mencocokkan menu makanan mereka yang dibutuhkan selama KAA. Menu makanan yang dihidangkan adalah makanan tradisional Indonesia, Eropa dan Asia.

"Kami komunikasikan dulu kepada mereka. Untuk Asian food kami promosikan juga, selain menu Indonesia," imbuhnya.

Menu makanan yang disediakan untuk para delegasi, kata dia, sebagian besar adalah khas Indonesia. Di antaranya sate, nasi komplit, nasi tumpeng, nasi begona dan jenis masakan tradisional lainnya. "80 ‎persen menu Indonesia, 20 persen mix, eropa dan Asia," tandasnya. (flo/jpnn)

Indonesia Diminta tak Berlebihan Sikapi Pemboman di Yaman-JPNN.com

Berita Terkini - Indonesia Diminta tak Berlebihan Sikapi Pemboman di Yaman-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:39PM

JAKARTA - Pemerintah Indonesia diingatkan untuk tidak mengambil tindakan berlebihan menyikapi serangan bom di Sana'a, yang menyebabkan gedung KBRI terkena imbasnya.

Hal ini disampaikan Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana kepada JPNN.com, Senin (20/4). "Kecaman dari Menlu Retno (Marsudi) memadai tapi tidak perlu mengambil tindakan berlebihan atas pengeboman yang dilakukan oleh pesawat tempur Saudi Arabia itu," ujar Hikmahanto.

Hikmahanto mengingatkan, aksi pengeboman itu tidak dilakukan dengan target KBRI. Ditambah lagi, operasional KBRI telah dipindahkan ke Salalah tempat yang lebih aman.

"Adapun yang menjadi target adalah depot amunisi yang letaknya tidak terlalu jauh dari Gedung KBRI," imbuhnya.

Ia menjelaskan dengan adanya serangan secara bertubi-tubi dan sistematis di Sana'a maka ibi kota Yaman itu telah dijadikan zona perang (war zone). Karenanya, warga yang ada di daerah itu bukanlah target dalam perang. Meski demikian, sambungnya, dalam hukum humaniter penyerang seharusnya meminimalkan penduduk sipil dan situ-situss bersejarah serta gedung pemerintahan.

"Bila ada penduduk sipil yang menjadi korban maka mereka akan dianggap sebagai korban yang bukan menjadi target (collateral damage)," tambah Hikmahanto.

Hikmahanto menambahkan, presisi untuk menembak ke sasaran yang tepat meski menggunakan alutsista yang canggih sulit untuk dilakukan bila serangan berasal dari udara. 

Idealnya, kata dia, perang di dalam kota dilakukan melalui darat meski konsekuensinya banyak korban yang berperang akan jatuh.

"Pengeboman yang dilakukan secara tidak sengaja KBRI di Sanaa menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memiliki lokasi KBRI di manapun di dunia agar tidak dekat dengan instalasi militer," tandasnya. (flo/jpnn)

Bappenas Pangkas Satu Deputi-JPNN.com

Berita Terkini - Bappenas Pangkas Satu Deputi-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:39PM

JAKARTA- Satu kedeputian di Kementerian PPN/Bappenas akan dihapus. Hal itu menyusul kebijakan Presiden Joko Widodo yang mewajibkan perampingan organisasi kementerian.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, saat ini Bappenas memiliki sembilan deputi. Yakni, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM serta Bidang Ekonomi.

Selain itu, ada pula Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bidang Sarana dan Prasarana,Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bidang Pendanaan Pembangunan dan Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.

"Berkurangnya kedeputian memang akan berdampak pada berkurangnya jumlah jabatan eselon II dari 50 menjadi 46,” terang Yuddy di Jakarta, Senin (20/4).

Hanya saja Yuddy tidak menjelaskan kedeputian mana yang dihapus. Kedeputian yang dihapus ini akan digabung dengan kedeputian lain yang tugas dan fungsinya sesuai. Dengan begitu, tidak terjadi overlaping dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

"Setelah Rancangan Perpres ini disepakati, secepatnya akan disampaikan kepada presiden untuk segera ditandatangani," tandas Yuddy. (esy/jpnn)

Besok, Rancangan Perpres Organisasi Kemenhan Diserahkan ke Jokowi-JPNN.com

Berita Terkini - Besok, Rancangan Perpres Organisasi Kemenhan Diserahkan ke Jokowi-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:39PM

JAKARTA- Rancangan Perpres organisasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) segera diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, Selasa (21/4). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, hal merupakan hasil pembahasan tahap akhir dan tindak lanjut arahan presiden.

"Presiden meminta agar penataan organisasi Kementerian Kabinet Kerja segera diselesaikan. Makanya untuk Kemenhan besok kita serahkan," kata Yuddy saat menyambangi Menteri Pertahanan  Ryamizard Ryacudu, di kantornya, Senin (20/4). 

Yuddy menambahkan, sesuai Perpres No  7/2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, jumlah staf ahli tidak boleh melebihi jumlah Dirjen. “Dirjen di Kemenhan ada empat, jadi jumlah staf ahli tidak boleh lebih dari empat,” ujar Yuddy.

Sementara itu, Ryamizard minta Yuddy menambahkan pasal mengenai kewenangan Atase Pertahanan dari Menteri Pertahanan yang  selama ini diusulkan oleh Mabes TNI melalui Kementerian Luar Negeri.

Padahal, menurut Menhan, seharusnya yang mengusulkan adalah Menteri Pertahanan. Karena itu dia minta penegasan agar hal itu dimasukkan dalam Rancangan Perpres.

Bagaimana sikap Yuddy? Yuddy mengatakan, perlunya dibangun business process yang efektif supaya ada payung hukum. “Setelah selesai diperbaiki, ditambahkan pasalnya pada Rancangan Perpres, minta paraf ke sekjen, kemudian besok dikirim ke presiden,” jelas Yuddy. (esy/jpnn)

Ssttt...Wapres Filipina Ingin Jumpa Jokowi Nego Nyawa Mary Jane-JPNN.com

Berita Terkini - Ssttt...Wapres Filipina Ingin Jumpa Jokowi Nego Nyawa Mary Jane-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:39PM

MANILA - Filipina belum menyerah memperjuangkan nyawa warganya, Mary Jane Veloso, terpidana mati di Indonesia. Pekan ini, di sela KTT Asia Afrika (KAA), Wakil Presiden Filipina Jejomar Binay bakal berusaha bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo untuk kembali meminta pengampunan untuk Veloso.

"Saya berharap bahwa kami akan diberi kesempatan untuk secara pribadi meminta kebaikan hati Yang Mulia Presiden Jokowi untuk Mary Jane," kata Binay, seperti dilansir dari Rappler, Senin (20/4).

Binay dijadwalkan akan terbang ke Indonesia, Rabu (22/4) nanti untuk bergabung dengan para pemimpin lainnya di KTT Asia Afrika. 

"Saya berniat untuk membawa ke Yang Mulia (Jokowi) harapan rakyat kami untuk sebuah kasih sayang, mengingat keadaan kasus (Mary Jane) ini," kata Binay.

Dalam sebuah pernyataan, Binay juga mengatakan bahwa dia yakin Jokowi akan mengerti posisi pemerintah Filipina yang ingin bertanggungjawab terhadap nasib warganya di luar negeri. Wapres Filipina itu juga masih yakin bahwa Mary Jane adalah korban. (adk/jpnn)

Demi KAA, Citilink Alihkan Penerbangan-JPNN.com

Berita Terkini - Demi KAA, Citilink Alihkan Penerbangan-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:39PM

JAKARTA – Selain di Bandara Soekarno Hatta, maskapai Citilink Indonesia memang memiliki rute penerbangan ke atau dari Bandara Halim Perdanakusuma. Namun, di saat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika (KAA) yang berlangsung dari 19-25 April, maskapai low cost carries (LCC) itu siap mengalihkan semua penerbangannya ke Bandara Soekarno Hatta.

Ya, selama KAA, Bandara Halim Perdanakusuma menjadi salah satu bandara yang sibuk untuk melayani para tamu negara-negara peserta KAA.   

President & CEO Citilink, Albert Burhan mengucapkan terimakasih karena mendapatkan lampu hijau untuk mengalihkan penerbangan ke Bandara Soetta. “Berdasarkan hasil rapat yang berlangsung pagi hingga siang tadi, akhirnya berhasil diperoleh keputusan bahwa penerbangan Citilink bisa dialihkan dan sudah bisa dilaksanakan mulai 21 April 2015 malam hari. Kami sangat berterima kasih dengan Kemenhub, Angkasa Pura II, pimpinan TNI AU serta Airnav Indonesia, yang telah mengizinkan pengalihan penerbangan Citilink ke Bandara Soekarno-Hatta," ujar Albert di Jakarta, Senin (20/4).

Dengan begitu, seluruh penerbangan terakhir ke Halim Perdanakusuma akan dilayani pada 21 April 2015. Selanjutnya untuk tanggal 22–25 April 2015, seluruh penerbangan dari dan ke Bandara Halim Perdanakusuma akan dialihkan ke Cengkareng.

"Kecuali penerbangan terakhir di tanggal 25 April sudah akan dikembalikan ke Halim Perdanakusuma," jelasnya.

Meski begitu, mantan direktur keuangan Citilink ini mengingatkan kemungkinan tetap adanya delay atau keterlambatan penerbangan. Mengingat tingginya tingkat kepadatan penerbangan di Bandara Soetta. (chi/jpnn)

Direktur HRD PT MKS Pasrah Divonis 2 Tahun Penjara-JPNN.com

Berita Terkini - Direktur HRD PT MKS Pasrah Divonis 2 Tahun Penjara-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:39PM

JAKARTA - Tak ada perlawanan dari Direktur HRD PT Media Karya Sentosa (MKS), Antonius Bambang Djatmiko. Ketika palu hakim diketuk yang ditandai dengan jatuhnya hukuman dua tahun penjara plus denda Rp 100 juta subsidair dua bulan kurungan, terdakwa hanya pasrah.

Bambang mengaku menerima putusan itu. Lewat kuasa hukumnya, Fransisca Indra Sari mengatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan upaya hukum atas pembacaan putusan oleh Hakim Ketua Prim Haryadi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (20/4).

"Pak Bambang sudah menerima putusan tersebut dengan lapang dada. Beliau juga tak akan mengulangi hal yang sama," kata Fransisca seperti yang dilansir RM Online (JPNN Group).

Bambang dinyatakan terbukti ikut menyuap Bupati Bangkalan nonaktif, Fuad Amin Imron sebesar Rp 15,050 miliar. Ia menyetor uang dari perusahaannya secara reguler dan nonreguler dengan sebutan pemberian temporer. Pemberian reguler terbagi tiga periode yakni pertama, pemberian uang bulanan sejak bulan Juni 2009-Juni 2011 sejumlah Rp 50 juta per bulan dengan total seluruhnya Rp 1,250 miliar.

Periode kedua, Bambang menyetor uang kepada Fuad Amin Rp 200 juta setiap bulannya dengan jumlah seluruhnya Rp 3,2 miliar pada Juli 2011-Desember 2013 dan Februari 2014. Sedangkan periode pemberian reguler ketiga yakni Rp 600 juta/bulan mulai 4 Maret 2014-November 2014.

Uang tersebut diberikan sebagai imbalan semasa Fuad Amin menjabat sebagai bupati Bangkalan karena tekanan dan demi menjaga hubungan baik antara perusahaan dan bupati.

Bambang terbukti melakukan korupsi sebagaimana diatur Pasal 5 ayat 1 huruf b UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pada tahun 2006, PT MKS mengajukan permohonan untuk mendapatkan alokasi gas bumi di Blok Poleng Bangkalan milik Pertamina EP yang dioperasikan Kodeco Energy. Untuk membeli gas bumi PT Pertamina EP, PT MKS melakukan kerjasama pemasangan Pipa Gas Alam dengan PD Sumber Daya yang dituangkan dalam Perjanjian Konsorsium.

Gas alam yang didapat rencananya dijual PT MKS ke PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) untuk disalurkan ke unit pembangkit listrik di Gresik dan Gilitimur. Sebagai realisasi rencana ini, PT MKS menandatangani surat perjanjian tentang jual beli gas dengan PT PJB pada tahun 2007. (rmol/wid/jpnn)

Luhut: Amerika Kaget Jokowi Dukung Kemerdekaan Palestina-JPNN.com

Berita Terkini - Luhut: Amerika Kaget Jokowi Dukung Kemerdekaan Palestina-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:39PM

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan kembali menegaskan bahwa pemerintah Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Ini, kata dia, dibahas pula dalam kegiatan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta.

Luhut mengaku sikap Indonesia ini juga sudah dia sampaikan pada pemerintah Amerika, awal Maret lalu berkunjung ke Gedung Putih. Di sana, Luhut mengaku bertemu dengan Kepala Pusat Keamanan Amerika Susan Rice dan membahas sikap Indonesia tersebut.

"Kepada beliau, saya nyatakan bahwa Indonesia punya sikap ingin melihat Palestina merdeka. Reaksi Susan Rice saat itu terkejut karena Amerika tidak mengakui adanya Palestina. Tapi saya katakan bahwa itulah sikap dari Presiden Joko Widodo untuk Palestina," ujar Luhut dalam keterangan persnya, Senin (20/4).

Sejatinya, tutur Luhut, komitmen Presiden Jokowi untuk mendorong kemerdekaan Palestina sudah ada sejak belum menjadi presiden. Bahkan saat kampanye pemilu, sambungnya, Jokowi sudah menyampaikan komitmen mendukung kebebasan Palestina. Oleh karena itulah, saat bertemu Rice, ia menyampaikan sikap Jokowi tersebut.

“Saya katakan, supaya anda tidak kaget. Kami akan mendukung Palestina menjadi anggota PBB dan ingin membuka Kedutaan di Ramallah,” tutur Luhut mengulang kembali pernyataannya saat bersama Rice.

Saat ini, tambah Luhut,  Indonesia mencoba memainkan peran sebagai juru damai bagi kemerdekaan Palestina. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mendorong agar Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika menghasilkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

"Indonesia juga berharap Palestina menjadi anggota PBB penuh," tandas Luhut. (flo/jpnn)

Sambut Delegasi KAA, Kemenhub Siapkan 41 Parkiran Pesawat-JPNN.com

Berita Terkini - Sambut Delegasi KAA, Kemenhub Siapkan 41 Parkiran Pesawat-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:39PM

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah mempersiapkan diri menghadapi Konferensi Asia-Afrika (KAA) ke-60. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, pihaknya sudah membentuk posko Ditjen Perhubungan Udara di tiga bandara. 

Yakni Bandara Soekarno Hatta, Halim Perdanakusuma dan Husein Sastranegara. Khusus untuk Bandara Halim, Kemenhub menyiapkan dua posko. “Posko untuk administrasi dan keprotokoleran serta posko untuk operasional pelayanan penerbangan," ujar Jonan di kantornya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (20/4).

Selain itu, untuk mengantisipasi datangnya para tamu delegasi, pihaknya sudah mempersiapkan tempat parkir yang bisa disinggahi 41 pesawat. Rinciannya ialah 19 parkir stand di Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Soetta (15) dan Bandara Husein Sastranegara (7).

"Sebagai cadangan dipersiapkan juga parkir stand di Bandara SM Badaruddin II Palembang dan Adi Sumarno Solo," tambah Jonan.

Kemenhub juga melakukan prosedur standar untuk pelayanan pesawat udara VVIP dengan jumlah 32 flight. Namun, pelayanan ini bakal berdampak kepada delay, khususnya bagi penerbangan komersial yang menuju Bandara Halim dan Bandara Husein Sastranegara.

"Rencananya akan terjadi penundaan yang direncanakan atau expected delay bagi penerbangan komersial terkait KAA. Untuk menyambut tamu negara tentu mereka harus diprioritaskan," tandas bos Dirut KAI ini. (chi/jpnn)

Dipecat Ibas, DPC Demokrat Nganjuk Diberitahu Kesbanglinmas-JPNN.com

Berita Terkini - Dipecat Ibas, DPC Demokrat Nganjuk Diberitahu Kesbanglinmas-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:39PM

JAKARTA - Tiga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Jawa Timur yang dipecat oleh DPP Demokrat melawan. Mereka adalah Ketua DPC Kabupaten Nganjuk Basuki, Ketua DPC Kota Pasuruan Dendy Kukuh Santoso dan Ketua DPC Kota Surabaya Dadik Krisdaryanto. Ketiganya melayangkan somasi ke DPP partai yang dipimpin Soesilo Bambang Yodhoyono (SBY), Senin (20/4).

Seperti diberitakan, ketiga politisi Demokrat itu dipecat melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Harian Syarief Hasan, dan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Khusus untuk Ketua DPC Nganjuk Basuki, dirinya posisinya telah digantikan oleh Plt bukan lewat DPP, melainkan diberitahu oleh kesbanglinmas.

Mereka dipecat melalui surat dari DPP Demokrat yang ditetapkan sekitar akhir Agustus 2014. Jabatan ketiganya diganti oleh tiga pelaksana tugas, yakni M Ammin sebagai plt ketua DPC Nganjuk, M Reno Zulkarnaen sebagai plt ketua DPC Pasuruan dan Hartoyo selaku plt ketua DPC Surabaya.

"SK (DPP Demokrat) akhir Agustus 2014. Dapat SK Plt-nya bukan dari DPP, tapi Kesbanglinmas wilayah Nganjuk," kata Rio Ramabaskara, kuasa hukum ketiga DPC tersebut di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (20/4).

Rio mengatakan somasi ini ditujukan sebagai teguran hukum sekaligus mengingatkan para elite DPP Demokrat agar menunjung tinggi demokrasi dan tak ingin partai Demokrat menjadi partai yang tidak demokratis.

"Ini teguran hukum, pertama DPP harus sadar bahwa ini langkah yang salah. Kedua ini terkait hak melekat pada diri klien saya, hak hukum dan politik. Tidak bisa disubsitusikan dengan alasan yang tidak jelas," tegasnya.(fat/jpnn)

Bom Meledak di Yaman, Kantor KBRI Rusak, Staf Luka-Luka-JPNN.com

Berita Terkini - Bom Meledak di Yaman, Kantor KBRI Rusak, Staf Luka-Luka-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:39PM

JAKARTA - Sebuah bom meledak di ibu kota Yaman, Sana'a, Senin (20/4) sekitar pukul 10.45 waktu setempat. Ledakan itu mengakibatkan gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mengalami kerusakan dan beberapa staf luka-luka. Seluruh kendaraan milik KBRI juga rusak akibat ledakan tersebut.

Kementerian Luar Negeri RI menyebutkan, bahwa ledakan berasal dari sebuah depot amunisi yang terletak tidak jauh dari kantor KBRI. Di sekitar lokasi terlihat banyak warga lokal yang jadi korban jiwa.

"Dua orang staf diplomat dan seorang WNI yang terluka telah mendapatkan pertolongan dan bersama seluruh WNI lainnya sudah dievakuasi ke Wisma Duta di Sana’a untuk segera berupaya menuju ke Hudaidah," ujar Menlu Retno LP Marsudi, Senin (20/4).

Menlu Retno menegaskan bahwa pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan bom tak bertanggung jawab tersebut. Kedua pihak yang bertikai di Yaman diimbau untuk segera kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan masalah.

Menurutnya, pemboman itu merupakan bukti bahwa cara-cara kekerasan tidak mampu menyelesaikan masalah dan hanya mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari rakyat sipil.

"Pemerintah Indonesia mendesak agar semua pihak segera menghentikan aksi kekerasan. Indonesia juga meminta agar jeda kemanusian segera diterapkan sehingga warga negara sipil termasuk warga negara asing dapat segera keluar dari Yaman serta bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Yaman," tegas Retno.

Saat ini di Sana' masih terdapat 17 orang WNI yang terdiri dari staf KBRI, anggota tim evakuasi dan WNI yang sedang mengungsi. Mereka telah diinstruksikan untuk segera mengambil langkah yang diperlukan untuk mengamankan keselamatan warga negara Indonesia yang berada disana. (dil/jpnn)

Panitia KAA Dinilai Hilangkan Semangat Dasasila Bandung-JPNN.com

Berita Terkini - Panitia KAA Dinilai Hilangkan Semangat Dasasila Bandung-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:39PM

JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo), Edwin Henawan Soekowati menilai, panitia Konferensi Asia Afrika ke-60 mengaburkan semangat dasasila Bandung.

"Panitia secara terorganisir, terstruktur dan massif memasang foto, poster dan baliho Nelson Mandela. Padahal Nelson Mandela bukan peserta KAA tahun 1955 di Bandung,” kata Edwin kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/4).

Mantan anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) itu juga menyoroti tema yang diangkat dalam KAA ke-60. Menurut Edwin, tema yang diangkat tidak relevan.

“Padahal sebagaimana kita ketahui, spirit Dasasila Bandung adalah penggalangan dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika dalam upaya melawan neo-kolonialisme-neo imperialisme. Bukan semangat kompromistis untuk menarik minat negara donor,” tegasnya.

Edwin menambahkan, penyelenggaraan KAA 2015 tidak lagi berlandaskan sejarah serta visi-misi Dasasila Bandung. "Isu ini jelas bertentangan dengan semangat Trisakti dan Nawacita yang dicanangkan pemerintah Jokowi-JK yang berlandaskan kepada Trisakti Bung Karno," tegasnya. (fas/jpnn)

Hanya Digaji Rp 150 Ribu, Honorer K2 Ngadu ke Komisi IX-JPNN.com

Berita Terkini - Hanya Digaji Rp 150 Ribu, Honorer K2 Ngadu ke Komisi IX-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:39PM

JAKARTA- Setelah mengadu ke Komisi II DPR RI, honorer kategori dua (K2) melakukan hal yang sama pada Komisi IX. Bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), honorer K2 mengadukan nasibnya selama bertahun-tahun tak mendapatkan kejelasan.

"Status tidak jelas ini sudah lebih dari 10 tahun kami sandang. Kami sudah mengadu ke sana-sini namun hanya janji yang kami dapat," kata Andi Nurdiansyah alias Andi Boti, ketua I Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) mewakili tenaga K2 se-Indonesia saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IX DPR RI, Senin (20/4).

Andi menambahkan, selain status tak jelas, upah yang diterima honorer sangat tidak layak. Yakni, antara Rp 150 ribu-500 ribu per bulan. Itupun dibayar kadang telat.

"Apakah pemerintah memperhatikan nasib keluarga kami ketika upah yang kami tak cukup untuk kebutuhan harian," keluh Andi Boti di depan para wakil rakyat.

Anggota Komisi IX Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Ponorogo) Nihayatul Wafiro mengaku prihatin dengan kondisi honorer K2. Demikian juga politisi PKS Hamid Noor Yasin. Legislator dapil Jawa Tengah IV (Wonogiri, Solo) itu menyatakan, masalah K2 seharusnya tak boleh dibiarkan terus berlarut.

"Kami setuju bila 439 ribu honorer K2 diselesaikan oleh MenPAN-RB tahun 2015. Sembari menunggu pengangkatan CPNS, ada baiknya pemerintah memperbaiki besaran honor yang diterima honorer," tandas Nihayatul. (esy/jpnn)

 

Kapolri: Siapa Saja yang Ditunjuk Kami Ajukan-JPNN.com

Berita Terkini - Kapolri: Siapa Saja yang Ditunjuk Kami Ajukan-JPNN.com diterbitkan April 20, 2015 at 08:39PM

JAKARTA - Pemilihan Wakil Kepala Kepolisian RI yang bakal mendampingi Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjadi ujian soliditas internal Korps Bhayangkara. Badrodin pun menjamin internal Polri akan solid mendukung siapapun yang diusulkan menjadi Wakapolri mengganti dirinya.

Mantan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Mabes Polri, itu menjelaskan pemilihan Wakapolri sudah ada mekanismenya, yakni melalui Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri (Wanjakti).

Menurutnya, Wanjakti nanti diisi oleh eselon satu serta jenderal bintang tiga (berpangkat Komisaris Jenderal) dan dua (berpangkat Inspektur Jenderal) di lingkungan Polri.

"Rencananya itu disepakati, siapa saja yang ditunjuk, disetujui mereka (Wanjakti) akan kita ajukan (ke Presiden)," ujar Badrodin di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Senin (20/4).

Dia pun kembali menegaskan, proses pemilihan Wakapolri di Wanjakti itu tidak akan mengganggu soliditas Polri.

Sebab, lanjut Badrodin, di Wanjakti itu diwakili oleh para jenderal mulai yang senior angkatan Akademi Kepolisian 1981 hingga 1987. "Kalau sudah ditunjuk, berarti solid. Karena sudah perwakilan," kata dia.

Mantan Kapolda Sumut, Jatim, Banten dan Sulteng, itu mengatakan kalau ada waktu maka pekan ini sidang Wanjakti akan dilaksanakan. Soal siapa calon kuat, Badrodin merahasiakannya. "Tergantung di Wanjakti nanti," tegas alumnus Akpol 1982 ini. (boy/jpnn)