Paket Kebijakan Eknomi Jokowi Dinilai Pro Asing

Berita Paket Kebijakan Eknomi Jokowi Dinilai Pro Asing diterbitkan March 19, 2015 at 04:37PM

INILAHCOM, Jakarta - Seknas FITRA menilai enam poin paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih pro terhadap asing dan belum menyentuh terhadap masyarakat secara langsung.



Sekretaris Jenderal Seknas FITRA Yenny Sucipto menuturkan, sebelum mengeluakan paket kebijakan seharusnya pemerintah memperhatikan berbagai aspek ekonomi khususnya yang berkaitan secara langsung kepada masyarakat.



"Paket kebijakan lebih pro terhadap investor asing, di mana salah satunya memberikan tax allowance, tambahan insentif khusus, membebaskan PPn, bea anti dumping," ucapnya di Jakarta, Kamis (19/3/2015).



Yenny menegaskan pemerintah seharusnya memperhatikan dan menangani sektor informal secara serius, dengan membuka akses usaha yang lebih besar. Menurut dia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang didesain pemerintah sama sekali tidak menyinggung hal tersebut.



"Dalam RPJMN itu tidak ada jelas desain ke sana, bagaimana keberpihakan pemerintah ke sektor riil. Kebijakan ini lebih pro ke investor asing. Pemerintah dalam waktu dekat harus mengeluarkan kebijakan yang pro kepada informal, bukan pro kepada investor asing," katanya. [jin]