Terpopuler - Ahok bakal Realisasikan TNI-Polri jadi Satpol PP

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memasukkan anggaran honorarium untuk TNI Polri di APBD DKI 2015.



Menurut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) anggaran honararium ini sengaja dialihkan untuk TNI-Polri dengan maksud menggantikan pekerja honorarium di Pemprov DKI.



"Jadi kita mau tidak mau, saya bilang untuk apa kita bayar terlalu banyak honorer untuk jadi Satpol PP untuk jadi dishub kalau kerjanya juga nggak jelas. Kenapa nggak manfaatkan TNI-Polri," kata Ahok di Jakarta, Jumat (17/4/2015).



Menurutnya, personil TNI-Polri bisa diberdayakan untuk menjadi pegawai honorarium di Pemprov DKI dan akan ditempatkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satpol PP serta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI.



"TNI-Polri kalau tidak perang kan kerjanya juga nggak terlalu banyak, hanya latihan. Kenapa kita tidak kasih dia harian, jadi dia lebih disiplin.

Nggak usah jauh-jauh, tadi saya ke Kopassus saja WCnya saja semua wangi, rumputnya bagus, coba WC kita, bau kan bukan cuma kotor gitu loh," katanya.



Ahok menjelaskan, anggaran DKI untuk membayar pekerja outsourching untuk pekerja honorarium sangat besar. Namun hal itu tak berbanding lurus dengan kinerja mereka selama ini.



Dia mencontohkan, jika anggota TNI-Polri perorang dibayar sebesar Rp250.000 setiap hari, maka total anggaran yang dikeluarkan selama 20 hari kerja sebesar Rp5 juta.



"Kalau PNS DKI kerja digaji Rp13 juta yang paling rendah RP9 juta, sabtu- minggu juga nggak kerja. Kalau TNI-Polri kerja full saja 30 hari bisa Rp7,5 juta. Daripada jadi oknum jaga-jaga bar, cafe keamanan belum tentu dibayar segitu mahal, bisa Rp4-5 juta, lebih baik kita ada penghematan. Nah idenya itu," katanya.[ris]